behavioralism

Paham ini menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik seseorang sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya. Penggagas teori ini adalah seorang filsuf skeptik David Hume, William James, Charles S. Pierre, dengan pragmatismenya dan John Dewey, David Easton
Kaum ini menitikberatkan perhatiannya pada tindakan publik yang benar, teori mereka berakar pada teori proses belajar masyarakat, tentang bagaimana cara belajar masyarakat melalui pengalaman trial&error. Mereka menghindari hal-hal spekulatif, dan analisa rasionalistis para filosof politik, sehingga tidak meyakini perspektif metafisika dan hal-hal yang berbau intuitif, mereka mengutamakan bukti-bukti empiris yang berupa tingkah laku politik manusia, hal yang berdasarakan penelitian dan observasi, serta memiliki ketertarikan pada filsafat ilmu dan menguatkan metode-metode ilmiah.
Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkahlaku manusia dalam kegiatan politik, upaya mereka mengenali kebutuhan dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan itu dengan usaha memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya dengan menekan penderitaan seminimal mungkin adalah penting mencoba memahami dan mengetahui kemunculan pola perilaku politik manusia, yang memiliki pengaruh pokok terhadap tindkah lakku adalah perubahan perekonomian.
Teori sistem umum dipercaya juga sebagai akar dari kemunculan teori behavioralis, teori ini mengatakan bahwa motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipatgandakan kemanfaatan akan sesuatu yang bernilai. Contoh dalam sistem ekonomi variabel yang bernilai tersebut adalah uang, dalam politik, dengan pengertian sepadan variabel yang dimaksud adalah kekuasaan, dalam ideologi variabel itu adalah keyakinan manusia. Dalam model kegunaan di bidang politik misalnya kita umpamakan di masa-masa pemilihan umum yang bertepatan dengan kondisi perekonomian negara yang saat itu sedang dilanda inflasi tinggi (inflasi adalah input), masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampaknya menginginkan stabilitas perekonomian sebagai faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas hidup mereka (tuntutan), mereka memiliki „harga“ sebagai pemilih dalam pemilu tersebut, barangsiapa yang dipilih dan memiliki format kebijakan yang mampu menanggulangi permasalahan inflasi itu efektif, dialah yang penguasa yang berhasil mengurangi satu sumber permasalahan bahkan keberhasilan ini akan menyerap suara dengan kebijaksanaan pemerintadan melipatgandakan dukungan dari masyarakat, selama pemerintahannya (output). itulah mengapa dikatakan bahwa kebijakan pemerintah terdiri dari relasi antar input, tuntutan dan output.
Dalam model psikologi kita berbicara permasalahan dorongan atau motivasi dan tanggapan. Dengan point penting semacam identitas, harga diri, ketidak pastian, daya untuk menjalani proses belajar, courage dalam pengambilan keputusan dan resiko, decision making (pembuatan keputusan).
Sistem politik diartikan sebagai interelasi yang berkesinambungan antara rakyat dan penguasa. Sedangkan general system approach (pendekatan sistem umum) menurut David Easton adalah seluruh penelitian ilmiah berikut argumentnya dengan pembenaran canggih, yang pada akhirnya memiliki korelasi dengan sistem-sistem tingkahlaku yang pasti. Semua sistem sifatnya pasti, sehingga sistem juga harus menampakkan upaya untuk mencapai keseimbangan hingga mampu dikatakan tetap, homeostatis, stabilitas dan equilibrium. Hendaknya para ilmuwan yang berminat mengembangkan teori atau model behavioral (tingkah laku) manusia untuk memusatkan perhatian pada kesamaan ciri-ciri sistem, dengan nama teori sistem umum, dengan menggunakan analisa keseimbangan.
Teori sistem umum tidak hanya merupakan langkah-langkah menyusun berbagai variabel, selain itu juga memastikan korelasi antara model abstrak dan penelitian empirik dan eksperimental di segala bidang.
Teori sistem umum dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu sebagai konsep yang deskriptif, artinya, point ini kita gunakan untuk membedakan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya, selain itu sistem juga diklasifikasikan secara hierarkis sehingga kita mengenal subsistem dan tatanan dari hubungan-hubungan dan pengaruh menurut pengukuran perbandingan (skala). Begitu juga dengan pemahaman mengenai mekanisme kerja suatu proses internal dalam sistem, melalui tinggi rendahnya integrasi, deferensiasi, interdependensi atau sentralisasi. Sistem melakukan interaksi dengan lingkungannya. Kategori selanjutnya yaitu faktor yang bertugas mengatur dan memelihara sistem yang erat kaitannya dengan proses sebagai suatu variabel untuk mencapai kondisi yang menunjukkan stabilitas, homeostatis, dan equilibrium. Kategori ketiga yaitu fokus pada dinamika atau perubahan yang bersifat disruptif dan nondisruptif (respon terhadap perubahan lingkungan) yang reversible atau berbalik arah, irreversible atau tidak berbalik arah yang termaktub dalam konsep belajar, penyesuaian diri, dan perkembangan.
Karakteristik sistem pada umumnya adalah :
1. sistem memiliki batasan yang memiliki interelasi fungsional yang berdasar pada komunikasi.
2. sistem disusun oleh berbagai subsistem yang saling melakukan pertukaran.
3. sistem berkemampuan melakukan koding- yaitu mengambil informasi sebagai input, yang diproses sehingga mnerjemahkannya ke dalam beberapa output.
Sehingga dikatakan dalam sistem terdapat korelasi transformatif antara informasi dan pemakaian energi.
Model fungsional struktural merupakan metode anallisa yang menjadi kerangka dasar yang sangat berpengaruh pada teori sistem umum, dan dalam komparasi politik. Merton menyatakan, manifest (fungsi nyata) berkaitan dengan tindakan yang konsekuensinya diharapkan dan teridentifikasi oleh persertanya, sedangkan latent (fungsi yang bersifat) yang konsekuensinya tidak diharapkan dan hanya dikenal pesertanya sehingga lebih penting untuk mengenalinya meski harus melalui proses yang kompleks dan sulit, upaya mengenali ini sebagai bentuk langkah antisipatif terhadap konsekuensi yang cenderung berupa suatu masalah yang buruk.
Susunan dalam sistem yang melakukan fungsi-fungsi dinamakan struktur. Menurut Varma para ahli teori sistem melakukan analisa terhadap perubahan yang terjadi dalam struktur yang mengembangkan strategi untuk kelangsungan hidup sistem. Fungsional struktural pernah menjadi alat analisa yang disegani dengan track record sebagai sebagai analisa yang mematahkan beberapa dalil sosiologi yang tidak sempurna, seperti :
1. kesatuan fungsional masyarakat
2. fungsionalisme universal
3. functional indispensability
selain itu ia menjadi alat penelitian yang khusus efektif, terutama untuk komparasi sistem politik dan bagaimana pola pemeliharaan dan penataan sistem.
David Easton dalam model politiknya telah menekankan akan tuntutan dan dukungan sebagai input yang kelak diprosesikan ke dalam sistem politik sehingga dihasilkan suatu produk berupa keputusan dan tindakan. Sedangkan fokus sentral dari model fungsional struktural ini adalah pilihan rasional dimana fungsi informasinya adalah rasionalitas.

Model psikologi, menurut David E. Apter model ini berusaha memahamkan tentang tingkah laku yang menekankan proses belajar masyarakat dengan variabel seperti :
1. Situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan (menggabungkan diri dengan partai politik, sebagai bentuk upaya memperoleh akses kekuasaan)
2. Timbulnya semacam dorongan sehingga melakukan sebuah upaya guna memperoleh respon yang memuaskan (memberikan kesetiaan kepada partai politik, hingga memperoleh kekuasaan dan memegang jabatan publik yang mengundang respon memuaskan semacam penghargaan dari orang lain yang dipimpinnya)
3. variabel individu semacam keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis yang menentukan cara seseorang memahami suatu kesempatan yang tersedia (contoh, berupa tindakan politik seperti dukungan saat pemilu, bergabung dengan parpol, pressure group atau pergerakkan)

Tingkahlaku psikologis menerjemahkan bahwa dalam tingkah laku politik adalah ia (manusia) bersama kepentingan, tujuan, dan motivasi yang mengakibatkan proses belajar, pemahaman, kognisi dan simbolisasi.
Proses-proses pembelajaran politik behavioral
Sosialisasi
Seorang anak yang proses belajar sosialisasinya sebagian besar dalam keluarga, hasil belajarnya akan diperkuat dengan pergaulan mereka bersama teman-teman sebayanya. Termasuk pembelajaran dalam partisipasi politik, seperti mengikuti pemilu, bergabung dengan partai politik, hingga menjadi seorang dewan sekalipun. Pola pembelajaran yang akan mentransformasikan diri si anak akan menata suatu bangunan struktur kepercayaan yang dianut olehnya sehingga membatasinya dari perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai sosial, proses ini sangat fundamental dan berakar kuat dalam kepribadian anak. Semakin berkembang seorang anak dalam kemampuan berfikirnya dengan sendiri ia akan menggeneralisasikan orientasi politik ketika ia mulai mengenal nilai-nilai antisosial, selain itu pusat kajian proses politik-proses politik semacam pembentukkan front, alasan dipilihnya seorang politisi dalam pemilu. Dalam proses ini individu semakin mengenal kontak yang memiliki jangkauan politis yang luas.
Tahap sosialisasi selanjutnya adalah kedewasaan yang ercermin dari citra diri, harga diri seseorang sehingga berkepribadian yang positif sebagai individu dewasa yang menjadi semakin kuat dalam ideologinya sehingga cenderung berperilaku melindungi diri dengan hanya bergaul bersama orang-orang sefaham, sekelompok, sepergerakan, atau bahkan ada pula yang melenceng samasekali dari ideologi semula.
David E. Apter menyatakan beberapa model-model sosialisasi
1. model akumulasi, semakin seorang individu banyak memahami berbagai pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dianut (konteks politik), semakin bertambahlah harapan individu tersebut terhadap peran politik
2. model alih antar pribadi. Memproyeksikan kekuasaan yang terdapat pada seorang penguasa dengan kekuasaan pada orang yang dinilai memiliki kesepadanan dalam pemaknaan kekuasaan tersebut, walau tidak bisa dikatakan sama sedikitpun terlebih sebanding, misal seorang anak memahami kekuasaan seorang presiden yang dilihatnya di televisi sebagai kekuasaan yang sepadan dengan keberkuasaan ayahnya.
3. model identifikasi. Pengambilan sikap yang seragam dengan figur penting dan lebih tua. Contoh seorang anak memiliki kecenderungan turut memilih dan mendukung partai politik yang menjadi pilihan orang tuanya.
4. model perkembangan kognitif. Pemahaman konseptual sebagai proses berfikir anak untuk memperluas cakrawala berfikir dan meningkatkan tingkat kognisi anak mengenai kefahaman akan jaringan isyu-isyu dan politik, agar tidak terjadi proses indoktrinasi semata.

Terdapat bagan tingkahlaku Greenstein yang dapat dengan mudah membantu kita dalam memahami bagaimana suatu proses dieksesikannya suatu tingkahlaku politik:


Dari sinilah David Apter mencoba menjelaskan bahwa teori behavioral berusaha menjelaskan bagaimana menciptakan, mengubah, menyesuaikan, dan mempelajari tingkahlaku yang berkaitan dengan tindakan politik seseorang.
Seputar point-point yang diperdebatkan antara kaum behavioralis dengan kaum tradisionalis (David Easton):

1. Regulasi, menurut para behavioralis terdapat suatu keseragaman tingkahlaku politik tertentu manusia yang diekspresikannya dalam generalisasi atau teori yang berkemampuan menjabarkan dan memprediksikan fenomena politik. Misal keseragaman kaum buruh, kaum proletar, kaum borjuis/ kapitalis, kaum guru, kaum pegawai negeri dalam mendukung suatu partai politik tertentu yang menguntungkan kaumnya dengan memberikan suara dalam pemilihan umum. Sedangkan kaum tradisionalis mengukuhkan pendapat bahwasanya ilmu politik bukan dan tidak akan pernah menjadi semacam ilmu, dalam pengertian yang nyata, karena menurut mereka sifat-sifat yang dimiliki politik tidak memungkinkan politik dijadikan lahan observasi dan research yang ketepatannya valid, hal ini disebabkan oleh tingkahlaku manusia sebagai individu atau masyarakat tak dapat dikaji secara objektif, selain itu politik bukan lahan observasi dan research yang sifatnya eksperimental, meskipun akan mungkin diperoleh suatu kebetulan namun manusia adalah manusia cerdik dan licik dapat dengan cerdas dan canggih berkilah dari kenyataan dan bahkan mengutarbalikkannya.
2. verifikasi, behavioralis percaya bahwa ilmu pengetahuan dapat dijamin validitasnya bila peneliti mengupayakan pengujian empiris pada proposisi yang menyusunnya dan semua fakta harus didasarkan pada observasi. Kaum tradisionalis meng-counter pendapat ini dengan menekankan bahwa kita tak dapat mengabaikan bentuk-bentuk keadaan sosial dan kelembagaan yang menjadi wadah pertingkahlakuan politis individu-individu.
3. teknik, para behavioralis meyakini dan berkomitmen kuat pada pentingnya ketepatan memilih teknik observasi, pemilihan alat-alat research guna menginterpretasikan dan menghasilkan data agar validitasnya terjaga, terpercaya dan dapat dibandingkan. Menurut para tradisionalis, data dalam ilmu sosial tidaklah objektif adanya, dan tidak perlu terlalu konsen pada teknis karena harus hati-hati jika sampai mengorbankan content dari penelitian tersebut. Menurut mereka juga sikap behavioral ini hanya akan membuang hal-hal penting dalam politik karena hanya memikirkan teknik yang kompleks.
4. kuantifikasi, behavioralis berpendapat bahwa suatu jalan harus sedapat mungkin ditempuh guna suatu pengukuran dan kuantifikasi. Sedangkan menurut tradisionalis kuantifikasi adalah suatu hal yang tidak dapat dicapai dan sia-sia saja mengupayakannya karena membutuhkan konsep dan matriks yang tepat.
5. Nilai, behavioralis yakin bahwa suatu penilaian memiliki perbedaan besar dengan penjelasan empiris, oleh karena itu penelitian harus bebas nilai dan objektif, sehingga tak memiliki keterikatan dengan permasalahan moral dan etika. Kaum tradisionalis berpendapat bahwa politik tak bisa lepas dari persoalan etika dan moral yang diproyeksikan pada permasalahan benar dan salah, selain itu mereka mengemukakan bahwasanya seorang peneliti tak bisa melepaskan diri dari tendensi kodrati pada apa yang ia lakukan apakah itu benar atau salah.
6. sistematisasi, kaum behavior menyatakan bagi mereka, penelitian dalam ilmu politik semestinya sistematis, dan berorientasi dan dibimbing teori, teori tidaklah suatu hal spekulan dan introspektif akan tetapi berupa analisa, penjabaran akan suatu hal dan peramalan, yang berdiri di atas struktur konsep dengan keteraturan pada proporsinya, korelatif logis, sehingga dihasilkan hipotesa yang dapat diuji secara teliti, dan menjadi landasan untuk dikembangkan dan diciptakannya teori baru. Kaum tradisional tidak sepakat dengan hal ini dan bagi mereka metode ini tidak dapat diaplikasikan dengan sukses.
7. ilmu murni, bagi behavioralis, politik adalah ilmu murni yang dapat diterapkan terhadap berbagai masalah kehidupan. Sedangkan kaum tradisionalis mengemukakan pendapat bahwa teori tidak bernilai sedikitpun, kecuali bila diaplikasikan dalam politik dalam kehidupan masyarakat dan permasalahannya untuk sebuah pemecahan dan solusi.
8. integrasi, integrasi antara politik dengan disiplin ilmu lainnya, manusia adalah mahluk sosial dimana seluruh aspek kehidupannya diliputi permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya dan idelogi sedangkan masing-masing aspek memiliki disiplin ilmu, oleh karena itu dalam memahami fenomena politik seseorang dituntut untuk „melihat“ fenomena ekonomi, sosial dan budaya serta ideologi sebagai hal yang saling terkait secara sangat signifikan dan merupakan kefahaman yang holistik. Kaum behavioralis menanggapi pendapat itu dalam argumen bahwa ilmuwan sepatutnya tidak hanya menitikberatkan sifat inter-dependensi pada fenomena politik, dengan mengaitkan fenomena politik dengan fenomena aspek kehidupan yang lain hanya akan menimbulkan suatu bahaya karena tidak mampu mengkaji dan melakukan riset perilaku politik sebagai permasalahan utama dengan fokus dan mendalam.

Akan tetapi sekali lagi David Easton menyimpulkan bahwasanya perdebatan tradisionalis dan behavioralis ini meski mencapai tingkat perdebatan sengit, mereka hanya berdebat pada permasalahan semantik.
Bila kita memperhatikan dengan seksama ada dua karakter Behavioralis yang menonjol antara lain :
1. menampakkan sebentuk upaya yang patut dihargai sebagai wujud kepedulian kaum ini kepada permaslahan keilmiahan ilmu politik,
2. bangkitnya kesadaran pada aspek inter-disipliner pada cabang-cabang ilmu sosial.
Meski penilaian yang datang dari kaum tradisionalis kepada mereka seperti bahwa mereka sangat melibatkan diri pada usaha pembaharuan metodologi riset, sehingga terkesan mereka hanya konsentrasi pada permasalahan peningkatan mutu alat-alat penelitian ketimbang hal yang lebih subtantif semacam content dari penelitian itu sendiri. Bila permasalahan ini menyentuh permasalahan kemasyarakatan dan membutuhkan tindak lanjut pada sisi-sisi fundamental dan mengacu pada kerangka konsepsual, maka tidak akan ada bentuk penyelesaian masalah yang dihasilkan secara konkret, karena behavioralis terlalu sibuk memikirkan mana metode terbaik dalam riset. Hal ini memang beralasan sebab perilaku manusia sangat kompleks dan sangat sulit melihat sumber motivasi yang terletak di lubuk hati untuk memberangkatkan seseorang dalam bertingkah laku dimana objektivitas akan menemui jalan buntu untuk direalisasikan.
Pada akhirnya kedua kaum pemikir disiplin ilmu politik ini menemui jalan tengah yaitu memandang fenomena tingkahlaku politik dari berbagai sudut pandang, menggunakan instrumen psikoligis yang ada, mengerahkan segala pengetahuan yang telah kita miliki, mengamati interaksi yang berlaku dalam sistem politik dengan parameter sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi.
Acuan kerangka konseptual behavioralis ada dua yaitu : a.) Memfokuskan perhatian pada unit-unit politik seperti kelompok dan individu dengan menyelidiki tentang berbagai karakter, perilaku dan organisasi unit-unit tersebut lalu, b.) Memusatkan perhatian pada proses politiknya, semacam konsentrasi yang diarahkan kepada berbagai peristiwa dan mencoba menjabarkan bagaimana sebuah fenomena politik terjadi. Bila disimpulkan kedua hal ini dapat dijelaskan dengan point pertama mencoba menkaitkan diri dengan tindakan yang ditimbulkan dari unit-unit, sedangkan point kedua menjelaskan bagaimana akibat dari berbagai peristiwa-peristiwa yang ditimbulkan unit.
Akan tetapi menurut kaum tradisionalis, seorang politisi seharusnya tidaklah seorang ilmuwan semata yang menitikberatkan perhatian kepada ilmu (behavioralis), akan tetapi seharusnya dapat seimbang, sehingga tidak mengesampingkan perhatian kepada dalam kepahaman yang menyeluruh. Seorang politisi harus juga sebagai seorang yang kefahaman sejarahnya mendalam, berpengetahuan luas di bidang hukum dan etika. Meski pun kaum tradisional telah mengakui kemanfaatan dari metode-metode behavioralis, namun mereka masih menekankan akan kemanfaatan ini dapat dilihat dan tergantung pada hal tertentu, selain itu bila diamati dari sudut pandang seorang pembuat kebijakan, seorang behavioralis pembuatan kebijakan dalam lingkup seluruh aspek baik itu moral, kesadaran, empiris, legislatif metode yang digunakan kurang mampu berkontribusi kepada aspek moral, formulasi estetika-estetika dan berbagai nilai yang harus digunakan yang direalisasikan dengan penelitian politik dengan bantuan metode perilaku, dan ini tidak akan berlaku pada aspek legislatif yang berakar intelektual pada ilmu praktis dan filsafat. Kelemahan behavioralis salah satunya juga terletak pada hipotesis „if-then“ atau “jika-maka”, yang secara implisit menekan bahwasanya dalam memahami fenomena politik akan dibutuhkan statemen-statemen yang dihasilkan dari investigasi dan observasi atau riset/ penelitian pada perilaku, maka dengan begini dalam berpolitik hanya bergantung pada metode riset secara berlebihan dan mengagungkannya dan telah mengurangi atau mengikis ilmu politik itu sendiri. Atau dengan mudahnya dapat dibahasakan dengan meminjam istilah Alfred Coban sebagai alat yang digunakan untuk “menghindari pokok persoalan“ politik yang berbahaya tanpa berhasil meraih capaian suatu disiplin ilmu. Ditambah lagi dengan fokus perhatian kaum ini hanya pada individu saja dan melupakan perilaku kelompok, padahal perilaku kelompol misal kaum buruh, sangat signifikan bila dijadikan motor revolusi dalam kancah perpolitikkan. Kemudian kaum ini belum meletakkan perumusan suatu teori dan suatu langkah yang komprehensif sebagai tujuan. Dan pada kenyataannya pun teknik behavioral tidak banyak digunakan ahli antropologi dan ahli sosiologi.
Alat-alat penelitian yang telah disempurnakan sedemikian hingga menghasilkan metode-metode yang sangat baik dalam bidang antara lain : analisa isi, analisa kasus, wawancara dan pengamatan, dan statistik. Analisa fungsional struktural dan analisa input-output telah dirancang kaum behavioral dengan sangat sempurna yang merupakan pendekatan baru dalam kerangka penelitian ilmu politik. Sebenarnya berbagai kerangka acuan konseptual yang dihasilkan behavioralis ini patut dinamai sebagai teori, akan tetapi segala yang telah dihasilkannya merupakan alat yang sangat besar kemanfaatannya untuk merekoleksi dan mengorganisir data serta mengintegrasikan fenomena-fenomena politik sebagaimana kaum ini akan memperlakukannya dengan suatu cara yang kohesif dan sistemik.